Jika Terbukti Tak Hamil, Korban Pemukulan Oknum Satpol PP Gowa Terancam 6 Tahun Penjara


 Jakarta – Insiden pemukulan pasangan suami istri (pasutri) pemilik warkop oleh oknum Satpol PP Gowa masih hangat dibicarakan publik.

Usai dinonaktifkan lalu dicopot dari jabatan sebagai Sekretaris Satpol PP Gowa, kini Mardani Hamdan ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, yang menjadi tanda tanya publik hingga sekarang adalah soal keterangan korban pemukulan yang mengakui dirinya tengah hamil.

Di luar dari proses hukum penganiayaan yang dilakukan Mardhani, akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Hasnan Hasbi, mengatakan bahwa pihak kepolisian juga harus memproses klaim kehamilan sang korban yang bernama Riyana.

Pasalnya, menurutnya, kehamilan korban menjadi pemicu insiden penganiayaan itu viral dan menjadi atensi nasional.

“Pengakuan hamil itu bergelinding hingga menjadi isu nasional. Ketika itu tidak benar, itu menjadi keterangan palsu,” ujar Hasnan pada Senin ini, 19 Juli 2021, dikutip terkini.id dari Rakyatku.

Kendati demikian, Dosen Fakultas Hukum UMI itu menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan Mardani tidak bisa dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum, terlebih korban sudah melapor.

Akan tetapi, terkait keterangan soal kehamilan sang korban menurutnya pun harus dibuktikan.

“Siapa yang dirugikan? Ya pembaca berita, dalam hal ini masyarakat yang akhirnya berasumsi liar akibat validitas kebenarannya belum teruji,” ungkap Hasnan.

“Ketika keterangan yang diterima masyarakat melalui media bahwa korban hamil ternyata tidak benar, maka berita itu termasuk keterangan palsu atau berita hoax. Itu bisa dikenakan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 2 tentang berita bohong dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan atau denda Rp6 miliar,” jelasnya.

HALAMAN SELANJUTNYA >>>>>>>>>


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel